Border in Papua Disputed

Around 200 residents of Ugimba, Paniai regency in Papua, yesterday insisted that the Mimika Regent resolve the issue concerning the border between Mimia and Paniai regencies.

Those who claimed to be the owners of the communal land rights of the Grassberg area have demanded compensation for PT Freeport Indonesia’s mining operations. They also insisted the Mimika regional government resolve this issue with the Papua governor using customary laws. “This has been discussed with Mimika regent,” said one protestor, Samuel Tabuni. The Mimika regent, Klemen Tinal, said the government was ready to facilitate a meeting between Ugimba residents and the Papua governor. When the Mimika Regency was set up in 2000, the residents of Ugimba were included in the Mimika Regency area.

Source : TEMPO Interactive


Bahasa

Perbatasan di Papua dipertentangkan

Sekitar 200 warga Ugimba, Kabupaten Paniai di Papua, kemarin menegaskan bahwa Bupati Mimika menyelesaikan masalah mengenai perbatasan antara kabupaten Mimia dan Paniai.

Mereka yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah komunal dari wilayah Grassberg menuntut kompensasi untuk PT Freeport Indonesia operasi pertambangan. Mereka juga menegaskan pemerintah daerah Mimika mengatasi masalah ini dengan Gubernur Papua dengan menggunakan hukum adat. "Hal ini telah didiskusikan dengan Bupati Mimika," kata salah seorang protestor, Samuel Tabuni. Para Bupati Mimika, Klemen Tinal, mengatakan pemerintah siap untuk memfasilitasi pertemuan antara warga dan Ugimba Gubernur Papua. Ketika Kabupaten Mimika didirikan pada tahun 2000, penduduk Ugimba dilibatkan dalam wilayah Kabupaten Mimika.

Read More..

Papuans Demand Restoration of Violated Rights

Hundreds of people in Papua joined a rally on Thursday (10/12) to mark the Human Rights Day in different locations in the seat of the capital, Jayapura. Participants denounced human rights violations by the government and multinational companies operating in the province including goldminer Freeport McMoran.

The rallies started at about 9 am local time in Abepura district, followed by a rally outside the provincial regional House of Represenatatives in Jayapura were residents handover 11 demand to provincial lawmakers.

Some of the demands are urging the government to halt all investments in the province that reduce or completely robbed the rights of indigenous tribe. A second demand was pressing the provincial authorities to conduct complete assessment on security policy and the size of military force in the island. The next one was pushing the introduction of regional regulation for the legalbasis to restore the rights of victims of human rights violation.

Police deployed around 200 personnel to maintain security during the protest which ended after protesters met with regional lawmakers.

Source : TEMPO Interactive

Bahasa

Papua Menuntut Pemulihan Pelanggaran Hak Azasi

Ratusan orang di Papua bergabung dengan sebuah rally pada hari Kamis (10/12) untuk menandai Hari Hak Asasi Manusia di berbagai lokasi di kursi ibukota, Jayapura. Peserta mengecam pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi di provinsi ini termasuk goldminer Freeport McMoran.

Para aksi unjuk rasa dimulai pada sekitar 9 am waktu setempat di distrik Abepura, diikuti oleh sebuah reli di luar daerah provinsi Rumah Represenatatives di Jayapura adalah penduduk serah terima permintaan untuk 11 anggota parlemen provinsi.

Beberapa tuntutan yang mendesak pemerintah untuk menghentikan semua investasi di provinsi yang mengurangi atau sama sekali dirampok hak-hak suku asli. Permintaan kedua adalah menekan pemerintah provinsi untuk melakukan penilaian lengkap pada kebijakan keamanan dan ukuran kekuatan militer di pulau ini. Berikutnya adalah mendorong pengenalan peraturan daerah untuk legalbasis untuk mengembalikan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia.

Polisi dikerahkan sekitar 200 personil untuk menjaga keamanan selama protes yang berakhir setelah pengunjuk rasa bertemu dengan anggota parlemen daerah.
Read More..

Mr.Benny Wenda always sell his liar about Papua

Mr Wenda who claimed himself as the great leader of West Papua made another super claim as the voice of 250 tribe. He said that West Papua is Western Half of the New Guinea Island North of Australia, Home of Birth of paradise, but today home of Military. Indonesia Military & Police committed crime humanity in West Papua, everyday killing, rape, intimidation, torturing, and Imprisonment. He also mentioned that when West Papuan People made a peaceful demonstration, Indonesia Military and Police always came and stopped the demonstrator and arrest them, torture them put them in the prison very long time without any trial. Please check yourself by visiting Papua and you will find the peaceful land of Papua without any condition that Benny has accused in his speech at every corner of the United Kingdom.

Benny the great leader of West Papua is a Liar. He lies with his heart and never really think about the progress in West Papua. Indonesia is a democratic country, and you have to prove it by seeing it directly with your eyes and not from what Benny has said so.

Why should smart people in UK and Holland believe what Benny said without crosscheck to reliable sources and if possible just see it with your own eyes. West Papuan people need your help to see the situation in reality and not lies. Mr. Wenda just thinking about his interest to earn money, popularity and never thinking about how to find solution in Papua. So we must carefully when read information about Papua, because we must crosscheck true or false.
Read More..

Meaning of Nationalism in Papua

[Jayapura] Indonesian nationalism in the local political context of Papua, not just kiss the flag of Red and White, memorized the Pancasila and the Constitution of 1945, joined the flag ceremony every August 17. But the nationalism of indigenous peoples Indonesia Papua is a free school, the light is not extinguished, prosperity, good health services, clean water, forests awake, social justice and economic justice manifested.

According to the Secretary General of the Papua Presidium Council (PDP) Alhamid Moh Taha, Indonesian nationalism to the people of Papua is respect for human rights (Human Rights) as guarantee the rights of life and cultural rights can be enforced. Each person gets the same value in public bureaucracies also clean of corruption .. Autonomy is expected to provide all the requirements expected by the people of Papua. Flag of Papua New to be in the Raise the flag of the right to life, social welfare, respect for human rights, social justice and fairness and not the flag a symbol of a movement. Optimization of Law No. 21 / 2001 regarding Special Autonomy should be based on seriously with a strong commitment between local government, central government, all stakeholders, leaders and religious leaders and people of Papua to build and welfare of Papua.

Autonomy with based on a shared commitment to promote Papua, can be a solution to solve complex problems in Papua, which is increasingly difficult to solve. Penyelesaiannyapun takes a long time, because of corruption, illegal logging, looting natural resources in Papua, intimidation and violence that arise both by the OPM and the security forces, the solution requires strong cooperation of all stake holders involved. Development, education and welfare a priority for local governments for welfare of the people of Papua in order to reduce provocation "independence of Papua" is always used by groups who deliberately makes the issue of Papua for the benefit of the group.


Arti Nasionalisme di Papua

[JAYAPURA] Nasionalisme Indonesia dalam konteks politik lokal Papua, bukan sekadar cium bendera Merah Putih, hafal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ikut upacara bendera setiap 17 Agustus. Tetapi nasionalisme Indonesia bagi masyarakat asli Papua adalah sekolah gratis, lampu tidak padam, kesejahteraan, pelayanan kesehatan baik, air bersih, hutan terjaga, keadilan sosial dan keadilan ekonomi terwujud.

Menurut Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Moh Alhamid, nasionalisme Indonesia bagi rakyat Papua adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) seperti memperoleh jaminan hak hidup dan hak-hak budaya bisa ditegakkan. Setiap orang mendapat nilai yang sama didepan umum juga birokrasi yang bersih dari korupsi.. Otsus diharapkan dapat memberikan segala kebutuhan yang diharapkan oleh rakyat Papua. Bendera Papua Baru yang mesti di kibarkan adalah bendera hak hidup, kesejahteraan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, keadilan sosial dan keadilan dan bukan bendera simbol suatu gerakan. Optimalisasi UU No 21/ 2001 tentang Otonomi Khusus perlu dilakukan secara serius dengan didasari komitmen kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, seluruh stakeholders, tokoh dan pemuka agama serta rakyat Papua untuk membangun dan mensejahterakan Papua.

Otsus dengan didasari komitmen bersama untuk memajukan Papua, dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan kompleksnya persoalan di Papua yang semakin hari semakin sulit dipecahkan. Penyelesaiannyapun membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena pemberantasan korupsi, illegal logging, penjarahan kekayaan alam di Papua, intimidasi dan kekerasan yang muncul baik oleh OPM dan aparat keamanan , penyelesaiannya membutuhkan kerjasama kuat seluruh stake holders yang terlibat. Pembangunan, pendidikan dan kesejahteraan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyat Papua sehingga dapat mereduksi provokasi “kemerdekaan Papua” yang selalu digunakan oleh kelompok-kelompok yang sengaja menjadikan isu Papua untuk kepentingan kelompoknya.
Read More..

Papua is land of peace

After Indonesia government succeeds to implement special autonomy in Papua, both central and local government are actively promoting the development of economic and social infrastructures covering city building, energy systems, communication, health care, and education.

The implementation of special autonomy has attracted many Papuan living at overseas. Displacement happened in the past have been reduced due to the success of repatriation. Hundreds of TPN/OPM members are ready to come back to the city and wants to be the Republic of Indonesia Citizen (NKRI).Furthermore, they believe Indonesia government to incarnate prosperity and development In Papua as president Jusuf Kalla statement that Jakarta gets fund from Freeport Rp 17 trillion, meanwhile Jakarta gives back financial support to Papua Rp 29 trillion or double from that is taken from Papua. “So again it is untrue if Jakarta only obtained money from Papua,”he added
Read More..

Deforestation threatens Indonesia's Papua region

Jayapura – Logging and agribusiness is threatening environmental destruction in Indonesia's Papua region, one of the world's last vast wildernesses.The governors of the two provinces in the region on the western end of New Guinea island told an international environmental conference a strategy was needed to avoid the mistakes that have decimated other Indonesian regions.

West Papua Governor Abraham Atururi said that pressure and threats to biodiversity in Papua are increasing. Papua is becoming a target for massive agro and forestry industry investment. His government had received an increasing number of requests for development and feared environmental destruction from illegal logging aimed at clearing land for plantations. In this regard, Papua should not repeat the failure to manage forests and biodiversity that has happened in Kalimantan (Borneo) and Sumatra.

In the meantime, The governor of Papua province, which sits on the eastern end of the region, Barnabas Suebu, said preserving the tropical forest-blanketed region was key to helping absorb the gases that cause climate change. The capacity of Papua's 42 million hectares (104 million acres) of forests to process CO2 is equivalent to the carbon footprint of nearly all the population of Europe.

Indonesia, which spreads across over 17,000 islands, has been a key advocate for plans being floated ahead of global climate talks in Copenhagen in December that would see developing countries paid to conserve forests and peatlands. Deforestation, largely on Borneo and Sumatra, has seen the country become the world's third-largest emitter of greenhouse gases

Source : Agence France Presse - November 23, 2009 Read More..

Mimika residents hope for peace in Freeport

Timika - Residents of Mimika, Papua, hoped the security situation in the area of PT Freeport Indonesia would soon be restored to normal and no more terror after kelly kwalik's funeral.

Anti Violence Human Right Foundation (YAHAMAK) vice president, Arnold Ronsumbre, said that all Mimika residents are hoping for peace in the area. We want to live in peace and don`t want a recurrence of the shooting incidents.
Read More..

The existence of GSP Support Group on Foreign Affairs

Emmanuel Octavianus
We need to know that for the moment, Papua Separatist Movement 'Free West Papua Campaign (FWPC)' led by Benny Wenda and Richard Samuelson, actively mobilize the international forces in the UK. Looks like this organization actively campaigning for the independence of Papua, by manipulating the facts to influence international opinion, in order to achieve support for its struggle to separate Papua from the Republic of Indonesia.

Indonesian society knows that the Papuan situation today, compared to 15 years ago has started to improve, even more so since the era of reform emerged, and dignity, the dignity of society are protected, then the society free from fear and discrimination.

In order to succeed in Papua Special Autonomy program, the main thing needed is a system of government dibenahai in Papua. This must be done, because it must be adjusted with the breath of Autonomy Act specifically, in order to improve public services in Papua.

In the meantime, do with a group of Papuan independence supporters outside the country, which until now often maneuver, as happened in England with sponsored by the 'Free West Papua Campaign' or (FWPC). Maneuver is a major threat to the integrity of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI). FWPC separatist movement active campaigning and mobilizing an international force for the independence of Papua, to discredit the Government of Indonesia.

The aim of the Papuan separatist movement abroad is, to gain political support from the local state, which then are directed to the international world, in order to achieve its goal to separate Papua from the Republic of Indonesia or to self-determination (Self Determination). All efforts are made is as a way to provoke the UN response.

Source : www.papuatoday.com
Read More..

Papuan biodiversity conference ends with commitment to preserving nature

Niken Prathivi, The Jakarta Post , Jayapura, Papua
The International Biodiversity Conference on Sustainable Development closed here Saturday, urging the central government to help Papua preserve its natural environment for sustainable development. organizing committee chief Noak Kapisa said this conference recommends the central government implement an agenda and regulations that support the establishment of conservation forests.
All parties including the government, the private sector and locals must obey the regulations. The conference also recommended Papua become a leading force in reducing harmful emissions over the next seven years by undertaking a conservation project and preserving Papua's unique ecosystem. Papua has been asked to introduce an environmental education project in educational institutions from elementary schools to universities. the recommendations would also be presented to the second UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Copenhagen next month. Around 400 scientists, environmentalists, government officials and residents participated in the four-day conference.

Responding to the five recommendations, Papua Governor Barnabas Suebu said the residents of Papua and the central government must work together to encourage the international society to preserve the environment for the future.

"Let us save Papua, Indonesia and the planet."
Read More..

PNG not for opponents of unitary state of Indonesia

PNG Prime Minister Sir Michael Somare assured here on Friday that his country fully supports the integrity of the Unitary State of Indonesia. Indonesian presidential spokesman Dino Patti Djalal said after accompanying President Susilo Bambang Yudhoyono at a meeting with Prime Minister Somare said that Prime Minister Somare emphasized is that Papua New Guinea supports the Unitary State of Indonesia. He several times stated that the country could not be used for launching activities against the Unitary State of Indonesia. Prime Minister Somare reaffirmed that the current status of Papua was final as part of the Unitary State of Indonesia.

During the meeting that lasted for about 30 minutes at Hotel Marina Mandarin Prime Minister Somare and President Yudhoyono had also discussed border cooperation. Regarding the hundreds of Indonesians from Papua who are now still staying in Papua New Guinea, the two governments had agreed to repatriate them in stages. Cooperation between RI-PNG will be enhanced not only in the field of security but also the economy. Therefore a checkpoint would soon be opened at the border to facilitate the traffic of people particularly traditional border crossers. on November 19 and November 22, 2009, there are many of Papuan who have moved to Papua New Guinea have already been repatriated.
Read More..

Gubernur papua berupaya dalam melindungi hutan

Dalam mengatasi deforestasi di Papua, o Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan bahwa semua pemegang HPH harus mengembangkan fasilitas pengolahan kayu di Papua, seperti larangan ekspor log mentah akan tetap di tempatnya. Mereka harus juga setuju untuk menanam lima pohon untuk setiap satu mereka dipotong. Peraturan sebagai upaya untuk mengontrol karena sedikitnya 7,2 juta meter kubik kayu di Papua dipotong setahun, terus menyusut dengan 42 juta hektar hutan, yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Pada akhirnya, Mr Suebu berjanji untuk menyelamatkan hutan papua dan mengelolanya secara berkelanjutan dan menghasilkan uang untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh Papua sebagai tujuan dari kebijakan.

The Age/30 Oktober 2009
Read More..