Jayapura – Logging and agribusiness is threatening environmental destruction in Indonesia's Papua region, one of the world's last vast wildernesses.The governors of the two provinces in the region on the western end of New Guinea island told an international environmental conference a strategy was needed to avoid the mistakes that have decimated other Indonesian regions.
Kalimat berikutnya
West Papua Governor Abraham Atururi said that pressure and threats to biodiversity in Papua are increasing. Papua is becoming a target for massive agro and forestry industry investment. His government had received an increasing number of requests for development and feared environmental destruction from illegal logging aimed at clearing land for plantations. In this regard, Papua should not repeat the failure to manage forests and biodiversity that has happened in Kalimantan (Borneo) and Sumatra.
In the meantime, The governor of Papua province, which sits on the eastern end of the region, Barnabas Suebu, said preserving the tropical forest-blanketed region was key to helping absorb the gases that cause climate change. The capacity of Papua's 42 million hectares (104 million acres) of forests to process CO2 is equivalent to the carbon footprint of nearly all the population of Europe.
Indonesia, which spreads across over 17,000 islands, has been a key advocate for plans being floated ahead of global climate talks in Copenhagen in December that would see developing countries paid to conserve forests and peatlands. Deforestation, largely on Borneo and Sumatra, has seen the country become the world's third-largest emitter of greenhouse gases
Source : Agence France Presse
Read More..
Tampilkan postingan dengan label Environment. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Environment. Tampilkan semua postingan
Rabu, 23 Desember 2009
Senin, 14 Desember 2009
Landslide kills Freeport employee
Because of deforestation and mining, an employee of mining company PT Freeport died and four others suffered injuries in a landslide at the company’s mining site in Papua on Sunday. The incident took place at the Ridge Camp area at mile 72 (near the Aptonal hill) at about 8:30 pm local time after heavy rains in the area. Five other workers recovered from the ground according to head of the Public Communication unit of Papua Police Agus Rianto were in critical condition. And were being treated at Tembagapura Hospital.
One mining worker in the Freeport McMoran goldminer complex in Papua was killed in a rain triggered landslide on Sunday night which also injured four of five other workers.
Spokesman for Freeport McMoran, Mindo Pangaribuan confirmed the accident but said only four other workers we injured in the accident.
Source : The Jakarta Post , Tempo interactive
BAHASA INDONESIA
Tanah Longsor membunuh karyawan Freeport
Karena penggundulan hutan dan pertambangan, seorang karyawan dari perusahaan pertambangan PT Freeport tewas dan empat lainnya menderita luka-luka dalam tanah longsor di lokasi pertambangan perusahaan di Papua pada hari Minggu. Insiden terjadi di kawasan di Ridge Camp mil 72 (dekat bukit Aptonal) sekitar pukul 8:30 waktu setempat setelah hujan lebat di daerah tersebut. Lima pekerja lain pulih dari tanah menurut Kepala Unit Komunikasi Publik Papua Polisi Agus Rianto berada dalam kondisi kritis. Dan sedang dirawat di Rumah Sakit Tembagapura.
Salah satu pekerja di pertambangan Freeport McMoran di Papua goldminer kompleks tewas dalam tanah longsor dipicu hujan pada Minggu malam yang juga melukai empat dari lima pekerja lain.
Juru bicara Freeport McMoran, Mindo Pangaribuan membenarkan kecelakaan tetapi mengatakan hanya empat pekerja lain kita terluka dalam kecelakaan. Read More..
One mining worker in the Freeport McMoran goldminer complex in Papua was killed in a rain triggered landslide on Sunday night which also injured four of five other workers.
Spokesman for Freeport McMoran, Mindo Pangaribuan confirmed the accident but said only four other workers we injured in the accident.
Source : The Jakarta Post , Tempo interactive
BAHASA INDONESIA
Tanah Longsor membunuh karyawan Freeport
Karena penggundulan hutan dan pertambangan, seorang karyawan dari perusahaan pertambangan PT Freeport tewas dan empat lainnya menderita luka-luka dalam tanah longsor di lokasi pertambangan perusahaan di Papua pada hari Minggu. Insiden terjadi di kawasan di Ridge Camp mil 72 (dekat bukit Aptonal) sekitar pukul 8:30 waktu setempat setelah hujan lebat di daerah tersebut. Lima pekerja lain pulih dari tanah menurut Kepala Unit Komunikasi Publik Papua Polisi Agus Rianto berada dalam kondisi kritis. Dan sedang dirawat di Rumah Sakit Tembagapura.
Salah satu pekerja di pertambangan Freeport McMoran di Papua goldminer kompleks tewas dalam tanah longsor dipicu hujan pada Minggu malam yang juga melukai empat dari lima pekerja lain.
Juru bicara Freeport McMoran, Mindo Pangaribuan membenarkan kecelakaan tetapi mengatakan hanya empat pekerja lain kita terluka dalam kecelakaan. Read More..
Decentralization jeopardizes forest in Papua
Nethy Dharma Somba
Regional autonomy in Papua poses a threat to forests in the province because the infrastructure development following autonomy would exploit forested areas, says a forestry official.
"The forested areas currently available would unlikely still be there five to 10 years from now if regional autonomy continues as it would lead to physical development," said Papua Forestry Office head Marthen Kayoi, during the launch of the Forest Governance Integrity (FGI) at the Transparency International Indonesia office in Jayapura recently. He added that the regency capital of Keerom was previously a forested area but raised doubts whether it could still be described as such.
The current area of Papua's intact forest is 31.5 million hectares, while 5 million hectares had been categorized as critical areas from 1973 to 2003. Kayoi said only around 24 million hectares of the forested areas would remain given the pace of regional autonomy, which has so far produced 33 regencies and municipalities. This is what's happening now. The continuing process of regional autonomy, followed by infrastructure development would further reduce the size of forested areas he said. We also could not ensure whether the remaining forested areas would exist in the next five years.
The government has designated a 4,825,786-hectare forested area in Papua as a conservation forest, or natural preserve. However, for the past several years it has received pressure in the form of conversion into farmland, settlement and infrastructure development including illegal logging. The Lorentz National Park, a protected area that has now encompassed seven regencies, including the giant PT Freeport Indonesia gold and copper mining company, due to the impact of regional autonomy.
Marthen has urged every party, including Transparency International (TI) Indonesia, which is now present in Papua, to organize the forest in a wise manner for the sake of Papuan forest sustainability. This is a challenge for the forestry office to carry out development effectively, he said. TI's presence in Papua, said FGI Asia Pacific regional manager Agustinus Taufik, urged every party to fight illegal forestry practices. With the principle of united we stand, we could develop a community that is mentally and spiritually sound for the sake of mutual prosperity, Agustinus said. Agustinus said Papua's forest is one of the best tropical rainforests in Indonesia and serves as the lungs of the earth.
Papua's forest is a valuable asset that must be managed well to improve the quality of the ecosystem and the well-being of people in Papua in particular and in Indonesia in general.
Source : , The Jakarta Post
BAHASA INDONESIA
Desentralisasi mengancam hutan di Papua
Nethy Dharma Somba
Otonomi daerah di Papua menimbulkan ancaman bagi hutan di provinsi karena pembangunan infrastruktur berikut akan mengeksploitasi hutan otonomi daerah, kata seorang pejabat kehutanan.
"Para wilayah hutan yang tersedia saat ini tidak mungkin akan tetap ada lima hingga 10 tahun dari sekarang jika otonomi daerah terus karena akan mengarah pada pembangunan fisik," kata Kepala Dinas Kehutanan Papua Marthen Kayoi, pada peluncuran Tata Kelola Hutan Integritas (FGI) di Transparency International Indonesia di kantor di Jayapura baru-baru ini. Dia menambahkan bahwa ibukota Kabupaten Keerom sebelumnya sebuah kawasan hutan tetapi mengangkat keraguan apakah masih bisa digambarkan seperti itu.
Daerah saat ini utuh Papua hutan adalah 31,5 juta hektar, sementara 5 juta hektar telah dikategorikan sebagai daerah kritis 1973-2003. Kayoi mengatakan hanya sekitar 24 juta hektar dari kawasan hutan akan tetap mengingat laju otonomi daerah, yang sejauh ini telah menghasilkan 33 kabupaten dan kotamadya. Ini adalah apa yang terjadi sekarang. Proses yang terus-menerus otonomi daerah, diikuti dengan pembangunan infrastruktur akan semakin mengurangi ukuran wilayah hutan katanya. Kami juga tidak bisa memastikan apakah kawasan hutan yang tersisa akan ada dalam lima tahun.
Pemerintah telah menunjuk seorang 4.825.786 hektar kawasan hutan di Papua sebagai hutan konservasi, atau melestarikan alam. Namun, selama beberapa tahun ini telah menerima tekanan dalam bentuk konversi menjadi lahan pertanian, pemukiman dan pembangunan infrastruktur, termasuk pembalakan liar. Taman Nasional Lorentz, sebuah kawasan lindung yang sekarang meliputi tujuh kabupaten, termasuk PT Freeport Indonesia raksasa emas dan tembaga perusahaan tambang, karena dampak dari otonomi daerah.
Marthen telah mendesak semua pihak, termasuk Transparency International (TI) Indonesia yang kini hadir di Papua, untuk mengatur hutan dengan cara yang bijaksana demi kelestarian hutan Papua. Ini adalah tantangan bagi kantor kehutanan untuk melaksanakan pembangunan secara efektif, katanya. Kehadiran TI di Papua, kata FGI manajer regional Asia Pasifik Agustinus Taufik, mendesak semua pihak untuk memerangi praktek-praktek kehutanan yang ilegal. Dengan prinsip bersatu kita teguh, kita bisa mengembangkan komunitas yang sehat secara mental dan spiritual demi kesejahteraan bersama, kata Agustinus. Agustinus mengatakan hutan Papua merupakan salah satu hutan hujan tropis terbaik di Indonesia dan berfungsi sebagai paru-paru bumi.
Hutan Papua adalah aset berharga yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas ekosistem dan kesejahteraan masyarakat di Papua khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
Read More..
Regional autonomy in Papua poses a threat to forests in the province because the infrastructure development following autonomy would exploit forested areas, says a forestry official.
"The forested areas currently available would unlikely still be there five to 10 years from now if regional autonomy continues as it would lead to physical development," said Papua Forestry Office head Marthen Kayoi, during the launch of the Forest Governance Integrity (FGI) at the Transparency International Indonesia office in Jayapura recently. He added that the regency capital of Keerom was previously a forested area but raised doubts whether it could still be described as such.
The current area of Papua's intact forest is 31.5 million hectares, while 5 million hectares had been categorized as critical areas from 1973 to 2003. Kayoi said only around 24 million hectares of the forested areas would remain given the pace of regional autonomy, which has so far produced 33 regencies and municipalities. This is what's happening now. The continuing process of regional autonomy, followed by infrastructure development would further reduce the size of forested areas he said. We also could not ensure whether the remaining forested areas would exist in the next five years.
The government has designated a 4,825,786-hectare forested area in Papua as a conservation forest, or natural preserve. However, for the past several years it has received pressure in the form of conversion into farmland, settlement and infrastructure development including illegal logging. The Lorentz National Park, a protected area that has now encompassed seven regencies, including the giant PT Freeport Indonesia gold and copper mining company, due to the impact of regional autonomy.
Marthen has urged every party, including Transparency International (TI) Indonesia, which is now present in Papua, to organize the forest in a wise manner for the sake of Papuan forest sustainability. This is a challenge for the forestry office to carry out development effectively, he said. TI's presence in Papua, said FGI Asia Pacific regional manager Agustinus Taufik, urged every party to fight illegal forestry practices. With the principle of united we stand, we could develop a community that is mentally and spiritually sound for the sake of mutual prosperity, Agustinus said. Agustinus said Papua's forest is one of the best tropical rainforests in Indonesia and serves as the lungs of the earth.
Papua's forest is a valuable asset that must be managed well to improve the quality of the ecosystem and the well-being of people in Papua in particular and in Indonesia in general.
Source : , The Jakarta Post
BAHASA INDONESIA
Desentralisasi mengancam hutan di Papua
Nethy Dharma Somba
Otonomi daerah di Papua menimbulkan ancaman bagi hutan di provinsi karena pembangunan infrastruktur berikut akan mengeksploitasi hutan otonomi daerah, kata seorang pejabat kehutanan.
"Para wilayah hutan yang tersedia saat ini tidak mungkin akan tetap ada lima hingga 10 tahun dari sekarang jika otonomi daerah terus karena akan mengarah pada pembangunan fisik," kata Kepala Dinas Kehutanan Papua Marthen Kayoi, pada peluncuran Tata Kelola Hutan Integritas (FGI) di Transparency International Indonesia di kantor di Jayapura baru-baru ini. Dia menambahkan bahwa ibukota Kabupaten Keerom sebelumnya sebuah kawasan hutan tetapi mengangkat keraguan apakah masih bisa digambarkan seperti itu.
Daerah saat ini utuh Papua hutan adalah 31,5 juta hektar, sementara 5 juta hektar telah dikategorikan sebagai daerah kritis 1973-2003. Kayoi mengatakan hanya sekitar 24 juta hektar dari kawasan hutan akan tetap mengingat laju otonomi daerah, yang sejauh ini telah menghasilkan 33 kabupaten dan kotamadya. Ini adalah apa yang terjadi sekarang. Proses yang terus-menerus otonomi daerah, diikuti dengan pembangunan infrastruktur akan semakin mengurangi ukuran wilayah hutan katanya. Kami juga tidak bisa memastikan apakah kawasan hutan yang tersisa akan ada dalam lima tahun.
Pemerintah telah menunjuk seorang 4.825.786 hektar kawasan hutan di Papua sebagai hutan konservasi, atau melestarikan alam. Namun, selama beberapa tahun ini telah menerima tekanan dalam bentuk konversi menjadi lahan pertanian, pemukiman dan pembangunan infrastruktur, termasuk pembalakan liar. Taman Nasional Lorentz, sebuah kawasan lindung yang sekarang meliputi tujuh kabupaten, termasuk PT Freeport Indonesia raksasa emas dan tembaga perusahaan tambang, karena dampak dari otonomi daerah.
Marthen telah mendesak semua pihak, termasuk Transparency International (TI) Indonesia yang kini hadir di Papua, untuk mengatur hutan dengan cara yang bijaksana demi kelestarian hutan Papua. Ini adalah tantangan bagi kantor kehutanan untuk melaksanakan pembangunan secara efektif, katanya. Kehadiran TI di Papua, kata FGI manajer regional Asia Pasifik Agustinus Taufik, mendesak semua pihak untuk memerangi praktek-praktek kehutanan yang ilegal. Dengan prinsip bersatu kita teguh, kita bisa mengembangkan komunitas yang sehat secara mental dan spiritual demi kesejahteraan bersama, kata Agustinus. Agustinus mengatakan hutan Papua merupakan salah satu hutan hujan tropis terbaik di Indonesia dan berfungsi sebagai paru-paru bumi.
Hutan Papua adalah aset berharga yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas ekosistem dan kesejahteraan masyarakat di Papua khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
Read More..
Jumat, 11 Desember 2009
Border in Papua Disputed
Around 200 residents of Ugimba, Paniai regency in Papua, yesterday insisted that the Mimika Regent resolve the issue concerning the border between Mimia and Paniai regencies.
Those who claimed to be the owners of the communal land rights of the Grassberg area have demanded compensation for PT Freeport Indonesia’s mining operations. They also insisted the Mimika regional government resolve this issue with the Papua governor using customary laws. “This has been discussed with Mimika regent,” said one protestor, Samuel Tabuni. The Mimika regent, Klemen Tinal, said the government was ready to facilitate a meeting between Ugimba residents and the Papua governor. When the Mimika Regency was set up in 2000, the residents of Ugimba were included in the Mimika Regency area.
Source : TEMPO Interactive
Bahasa
Perbatasan di Papua dipertentangkan
Sekitar 200 warga Ugimba, Kabupaten Paniai di Papua, kemarin menegaskan bahwa Bupati Mimika menyelesaikan masalah mengenai perbatasan antara kabupaten Mimia dan Paniai.
Mereka yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah komunal dari wilayah Grassberg menuntut kompensasi untuk PT Freeport Indonesia operasi pertambangan. Mereka juga menegaskan pemerintah daerah Mimika mengatasi masalah ini dengan Gubernur Papua dengan menggunakan hukum adat. "Hal ini telah didiskusikan dengan Bupati Mimika," kata salah seorang protestor, Samuel Tabuni. Para Bupati Mimika, Klemen Tinal, mengatakan pemerintah siap untuk memfasilitasi pertemuan antara warga dan Ugimba Gubernur Papua. Ketika Kabupaten Mimika didirikan pada tahun 2000, penduduk Ugimba dilibatkan dalam wilayah Kabupaten Mimika.
Read More..
Those who claimed to be the owners of the communal land rights of the Grassberg area have demanded compensation for PT Freeport Indonesia’s mining operations. They also insisted the Mimika regional government resolve this issue with the Papua governor using customary laws. “This has been discussed with Mimika regent,” said one protestor, Samuel Tabuni. The Mimika regent, Klemen Tinal, said the government was ready to facilitate a meeting between Ugimba residents and the Papua governor. When the Mimika Regency was set up in 2000, the residents of Ugimba were included in the Mimika Regency area.
Source : TEMPO Interactive
Bahasa
Perbatasan di Papua dipertentangkan
Sekitar 200 warga Ugimba, Kabupaten Paniai di Papua, kemarin menegaskan bahwa Bupati Mimika menyelesaikan masalah mengenai perbatasan antara kabupaten Mimia dan Paniai.
Mereka yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah komunal dari wilayah Grassberg menuntut kompensasi untuk PT Freeport Indonesia operasi pertambangan. Mereka juga menegaskan pemerintah daerah Mimika mengatasi masalah ini dengan Gubernur Papua dengan menggunakan hukum adat. "Hal ini telah didiskusikan dengan Bupati Mimika," kata salah seorang protestor, Samuel Tabuni. Para Bupati Mimika, Klemen Tinal, mengatakan pemerintah siap untuk memfasilitasi pertemuan antara warga dan Ugimba Gubernur Papua. Ketika Kabupaten Mimika didirikan pada tahun 2000, penduduk Ugimba dilibatkan dalam wilayah Kabupaten Mimika.
Read More..
Selasa, 24 November 2009
Deforestation threatens Indonesia's Papua region
Jayapura – Logging and agribusiness is threatening environmental destruction in Indonesia's Papua region, one of the world's last vast wildernesses.The governors of the two provinces in the region on the western end of New Guinea island told an international environmental conference a strategy was needed to avoid the mistakes that have decimated other Indonesian regions.
West Papua Governor Abraham Atururi said that pressure and threats to biodiversity in Papua are increasing. Papua is becoming a target for massive agro and forestry industry investment. His government had received an increasing number of requests for development and feared environmental destruction from illegal logging aimed at clearing land for plantations. In this regard, Papua should not repeat the failure to manage forests and biodiversity that has happened in Kalimantan (Borneo) and Sumatra.
In the meantime, The governor of Papua province, which sits on the eastern end of the region, Barnabas Suebu, said preserving the tropical forest-blanketed region was key to helping absorb the gases that cause climate change. The capacity of Papua's 42 million hectares (104 million acres) of forests to process CO2 is equivalent to the carbon footprint of nearly all the population of Europe.
Indonesia, which spreads across over 17,000 islands, has been a key advocate for plans being floated ahead of global climate talks in Copenhagen in December that would see developing countries paid to conserve forests and peatlands. Deforestation, largely on Borneo and Sumatra, has seen the country become the world's third-largest emitter of greenhouse gases
Source : Agence France Presse - November 23, 2009 Read More..
West Papua Governor Abraham Atururi said that pressure and threats to biodiversity in Papua are increasing. Papua is becoming a target for massive agro and forestry industry investment. His government had received an increasing number of requests for development and feared environmental destruction from illegal logging aimed at clearing land for plantations. In this regard, Papua should not repeat the failure to manage forests and biodiversity that has happened in Kalimantan (Borneo) and Sumatra.
In the meantime, The governor of Papua province, which sits on the eastern end of the region, Barnabas Suebu, said preserving the tropical forest-blanketed region was key to helping absorb the gases that cause climate change. The capacity of Papua's 42 million hectares (104 million acres) of forests to process CO2 is equivalent to the carbon footprint of nearly all the population of Europe.
Indonesia, which spreads across over 17,000 islands, has been a key advocate for plans being floated ahead of global climate talks in Copenhagen in December that would see developing countries paid to conserve forests and peatlands. Deforestation, largely on Borneo and Sumatra, has seen the country become the world's third-largest emitter of greenhouse gases
Source : Agence France Presse - November 23, 2009 Read More..
Langganan:
Postingan (Atom)
RSS Feed (xml)
