Decentralization jeopardizes forest in Papua

Nethy Dharma Somba
Regional autonomy in Papua poses a threat to forests in the province because the infrastructure development following autonomy would exploit forested areas, says a forestry official.

"The forested areas currently available would unlikely still be there five to 10 years from now if regional autonomy continues as it would lead to physical development," said Papua Forestry Office head Marthen Kayoi, during the launch of the Forest Governance Integrity (FGI) at the Transparency International Indonesia office in Jayapura recently. He added that the regency capital of Keerom was previously a forested area but raised doubts whether it could still be described as such.

The current area of Papua's intact forest is 31.5 million hectares, while 5 million hectares had been categorized as critical areas from 1973 to 2003. Kayoi said only around 24 million hectares of the forested areas would remain given the pace of regional autonomy, which has so far produced 33 regencies and municipalities. This is what's happening now. The continuing process of regional autonomy, followed by infrastructure development would further reduce the size of forested areas he said. We also could not ensure whether the remaining forested areas would exist in the next five years.

The government has designated a 4,825,786-hectare forested area in Papua as a conservation forest, or natural preserve. However, for the past several years it has received pressure in the form of conversion into farmland, settlement and infrastructure development including illegal logging. The Lorentz National Park, a protected area that has now encompassed seven regencies, including the giant PT Freeport Indonesia gold and copper mining company, due to the impact of regional autonomy.

Marthen has urged every party, including Transparency International (TI) Indonesia, which is now present in Papua, to organize the forest in a wise manner for the sake of Papuan forest sustainability. This is a challenge for the forestry office to carry out development effectively, he said. TI's presence in Papua, said FGI Asia Pacific regional manager Agustinus Taufik, urged every party to fight illegal forestry practices. With the principle of united we stand, we could develop a community that is mentally and spiritually sound for the sake of mutual prosperity, Agustinus said. Agustinus said Papua's forest is one of the best tropical rainforests in Indonesia and serves as the lungs of the earth.

Papua's forest is a valuable asset that must be managed well to improve the quality of the ecosystem and the well-being of people in Papua in particular and in Indonesia in general.

Source : , The Jakarta Post

BAHASA INDONESIA

Desentralisasi mengancam hutan di Papua

Nethy Dharma Somba
Otonomi daerah di Papua menimbulkan ancaman bagi hutan di provinsi karena pembangunan infrastruktur berikut akan mengeksploitasi hutan otonomi daerah, kata seorang pejabat kehutanan.

"Para wilayah hutan yang tersedia saat ini tidak mungkin akan tetap ada lima hingga 10 tahun dari sekarang jika otonomi daerah terus karena akan mengarah pada pembangunan fisik," kata Kepala Dinas Kehutanan Papua Marthen Kayoi, pada peluncuran Tata Kelola Hutan Integritas (FGI) di Transparency International Indonesia di kantor di Jayapura baru-baru ini. Dia menambahkan bahwa ibukota Kabupaten Keerom sebelumnya sebuah kawasan hutan tetapi mengangkat keraguan apakah masih bisa digambarkan seperti itu.

Daerah saat ini utuh Papua hutan adalah 31,5 juta hektar, sementara 5 juta hektar telah dikategorikan sebagai daerah kritis 1973-2003. Kayoi mengatakan hanya sekitar 24 juta hektar dari kawasan hutan akan tetap mengingat laju otonomi daerah, yang sejauh ini telah menghasilkan 33 kabupaten dan kotamadya. Ini adalah apa yang terjadi sekarang. Proses yang terus-menerus otonomi daerah, diikuti dengan pembangunan infrastruktur akan semakin mengurangi ukuran wilayah hutan katanya. Kami juga tidak bisa memastikan apakah kawasan hutan yang tersisa akan ada dalam lima tahun.

Pemerintah telah menunjuk seorang 4.825.786 hektar kawasan hutan di Papua sebagai hutan konservasi, atau melestarikan alam. Namun, selama beberapa tahun ini telah menerima tekanan dalam bentuk konversi menjadi lahan pertanian, pemukiman dan pembangunan infrastruktur, termasuk pembalakan liar. Taman Nasional Lorentz, sebuah kawasan lindung yang sekarang meliputi tujuh kabupaten, termasuk PT Freeport Indonesia raksasa emas dan tembaga perusahaan tambang, karena dampak dari otonomi daerah.

Marthen telah mendesak semua pihak, termasuk Transparency International (TI) Indonesia yang kini hadir di Papua, untuk mengatur hutan dengan cara yang bijaksana demi kelestarian hutan Papua. Ini adalah tantangan bagi kantor kehutanan untuk melaksanakan pembangunan secara efektif, katanya. Kehadiran TI di Papua, kata FGI manajer regional Asia Pasifik Agustinus Taufik, mendesak semua pihak untuk memerangi praktek-praktek kehutanan yang ilegal. Dengan prinsip bersatu kita teguh, kita bisa mengembangkan komunitas yang sehat secara mental dan spiritual demi kesejahteraan bersama, kata Agustinus. Agustinus mengatakan hutan Papua merupakan salah satu hutan hujan tropis terbaik di Indonesia dan berfungsi sebagai paru-paru bumi.

Hutan Papua adalah aset berharga yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas ekosistem dan kesejahteraan masyarakat di Papua khususnya dan di Indonesia pada umumnya.