Papuans Demand Restoration of Violated Rights

Hundreds of people in Papua joined a rally on Thursday (10/12) to mark the Human Rights Day in different locations in the seat of the capital, Jayapura. Participants denounced human rights violations by the government and multinational companies operating in the province including goldminer Freeport McMoran.

The rallies started at about 9 am local time in Abepura district, followed by a rally outside the provincial regional House of Represenatatives in Jayapura were residents handover 11 demand to provincial lawmakers.

Some of the demands are urging the government to halt all investments in the province that reduce or completely robbed the rights of indigenous tribe. A second demand was pressing the provincial authorities to conduct complete assessment on security policy and the size of military force in the island. The next one was pushing the introduction of regional regulation for the legalbasis to restore the rights of victims of human rights violation.

Police deployed around 200 personnel to maintain security during the protest which ended after protesters met with regional lawmakers.

Source : TEMPO Interactive

Bahasa

Papua Menuntut Pemulihan Pelanggaran Hak Azasi

Ratusan orang di Papua bergabung dengan sebuah rally pada hari Kamis (10/12) untuk menandai Hari Hak Asasi Manusia di berbagai lokasi di kursi ibukota, Jayapura. Peserta mengecam pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi di provinsi ini termasuk goldminer Freeport McMoran.

Para aksi unjuk rasa dimulai pada sekitar 9 am waktu setempat di distrik Abepura, diikuti oleh sebuah reli di luar daerah provinsi Rumah Represenatatives di Jayapura adalah penduduk serah terima permintaan untuk 11 anggota parlemen provinsi.

Beberapa tuntutan yang mendesak pemerintah untuk menghentikan semua investasi di provinsi yang mengurangi atau sama sekali dirampok hak-hak suku asli. Permintaan kedua adalah menekan pemerintah provinsi untuk melakukan penilaian lengkap pada kebijakan keamanan dan ukuran kekuatan militer di pulau ini. Berikutnya adalah mendorong pengenalan peraturan daerah untuk legalbasis untuk mengembalikan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia.

Polisi dikerahkan sekitar 200 personil untuk menjaga keamanan selama protes yang berakhir setelah pengunjuk rasa bertemu dengan anggota parlemen daerah.