Meaning of Nationalism in Papua

[Jayapura] Indonesian nationalism in the local political context of Papua, not just kiss the flag of Red and White, memorized the Pancasila and the Constitution of 1945, joined the flag ceremony every August 17. But the nationalism of indigenous peoples Indonesia Papua is a free school, the light is not extinguished, prosperity, good health services, clean water, forests awake, social justice and economic justice manifested.

According to the Secretary General of the Papua Presidium Council (PDP) Alhamid Moh Taha, Indonesian nationalism to the people of Papua is respect for human rights (Human Rights) as guarantee the rights of life and cultural rights can be enforced. Each person gets the same value in public bureaucracies also clean of corruption .. Autonomy is expected to provide all the requirements expected by the people of Papua. Flag of Papua New to be in the Raise the flag of the right to life, social welfare, respect for human rights, social justice and fairness and not the flag a symbol of a movement. Optimization of Law No. 21 / 2001 regarding Special Autonomy should be based on seriously with a strong commitment between local government, central government, all stakeholders, leaders and religious leaders and people of Papua to build and welfare of Papua.

Autonomy with based on a shared commitment to promote Papua, can be a solution to solve complex problems in Papua, which is increasingly difficult to solve. Penyelesaiannyapun takes a long time, because of corruption, illegal logging, looting natural resources in Papua, intimidation and violence that arise both by the OPM and the security forces, the solution requires strong cooperation of all stake holders involved. Development, education and welfare a priority for local governments for welfare of the people of Papua in order to reduce provocation "independence of Papua" is always used by groups who deliberately makes the issue of Papua for the benefit of the group.


Arti Nasionalisme di Papua

[JAYAPURA] Nasionalisme Indonesia dalam konteks politik lokal Papua, bukan sekadar cium bendera Merah Putih, hafal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ikut upacara bendera setiap 17 Agustus. Tetapi nasionalisme Indonesia bagi masyarakat asli Papua adalah sekolah gratis, lampu tidak padam, kesejahteraan, pelayanan kesehatan baik, air bersih, hutan terjaga, keadilan sosial dan keadilan ekonomi terwujud.

Menurut Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Moh Alhamid, nasionalisme Indonesia bagi rakyat Papua adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) seperti memperoleh jaminan hak hidup dan hak-hak budaya bisa ditegakkan. Setiap orang mendapat nilai yang sama didepan umum juga birokrasi yang bersih dari korupsi.. Otsus diharapkan dapat memberikan segala kebutuhan yang diharapkan oleh rakyat Papua. Bendera Papua Baru yang mesti di kibarkan adalah bendera hak hidup, kesejahteraan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, keadilan sosial dan keadilan dan bukan bendera simbol suatu gerakan. Optimalisasi UU No 21/ 2001 tentang Otonomi Khusus perlu dilakukan secara serius dengan didasari komitmen kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, seluruh stakeholders, tokoh dan pemuka agama serta rakyat Papua untuk membangun dan mensejahterakan Papua.

Otsus dengan didasari komitmen bersama untuk memajukan Papua, dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan kompleksnya persoalan di Papua yang semakin hari semakin sulit dipecahkan. Penyelesaiannyapun membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena pemberantasan korupsi, illegal logging, penjarahan kekayaan alam di Papua, intimidasi dan kekerasan yang muncul baik oleh OPM dan aparat keamanan , penyelesaiannya membutuhkan kerjasama kuat seluruh stake holders yang terlibat. Pembangunan, pendidikan dan kesejahteraan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyat Papua sehingga dapat mereduksi provokasi “kemerdekaan Papua” yang selalu digunakan oleh kelompok-kelompok yang sengaja menjadikan isu Papua untuk kepentingan kelompoknya.